Boltim, MERDEKANEWS -- Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Sehan Landjar menegaskan kita boleh waspada tapi jangan kelihatan panik dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Yang terpenting bagaimana semaksimal mungkin memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Menurutnya, kepanikan ini karena dibenak kita banyak kematian karena Covid. Padahal dari bulan Maret kematian Covid itu baru sekitar 7000an. Sementara tidak diungkap mati karena hipertensi, darah tinggi, jantung itu sudah 30ribuan. Mati karena kanker sudah 20ribuan, mati karena DBD juga mendekati 20ribuan. Dan mati karena hal-hal lain diluar Covid itu sudah puluhan ribu.
"Tapi kemudian mati karena Covid yang terlalu diopinikan seakan-akan manusia di Indonesia mati karena Covid tidak dengan yang lain. Makanya saya tidak setuju dengan keinginan pilkada ditunda. Bayangkan kerugian negara, kerugian kandidat, kerugian rakyat. Saya saja di Boltim bebas saja, yang terpenting menjaga kesehatan. No problem tidak ada yang terpapar," tegas Sehan, Senin (14/9/2020).
Hal ini, kata Sehan, stigma yang terbentuk pada akhirnya membuat kita jadi panik. Dia menegaskan dalam melakukan sesuatu jangan mengorbankan sesuatu. "Ini paniknya keterlaluan," tegasnya.
Sehan mencontohkan, seperti Bupati Halmahera Timur lagi pidato kemudian jatuh. Apa itu karena Covid? Ternyata bukan. Kita perlu mencegah tapi tidak juga harus menghentikan pilkada dengan mengorbankan semuanya, waktu, tenaga, pikiran baik negara, para kandidat dan masyarakat. Ini pengorbanan yang luar biasa.
"Pendapat itu terlalu prematur. Siapapun yang menyampaikan pendapat itu terlalu prematur. Dengan desakan menunda pilkada itu cara berpikir yang terlalu panik berlebihan," kata Sehan.
Dia sepakat dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengatakan menunda pilkada tidak rasional. Karena, menurutnya, tidak rasional dan prematur cara berpikir itu. Bukan kecil kerugian baik materil maupun moril yang sekarang ini tahapan nya sudah mendekati masa kampanye.
"Kemudian ada orang yang kepanikan sendiri mengusulkan pilkada ditunda. Itu menurut saya cara berpikir yang tidak rasional dan prematur. Kita punya alat ukur," ucapnya.
"Dan kementerian kesehatan coba jujur dalam 5 bulan ini coba diklasifikasi kematian itu mana yang paling banyak. Dan rata-rata yang mati karena Covid itu mempunyai masalah kesehatan. Jadi Covid itu sebagian kecil penyebab sebenarnya dia rata-rata punya penyakit bawaan yang tinggal tunggu matinya saja," sambungnya.
Dia juga tidak sepakat dengan Komnas HAM yang menilai dengan memaksa pilkada melanggar hak kesehatan rakyat. Dia mempertanyakan kenapa Komnas HAM tidak berani mengambil data angka-angka kematian dalam 6 bulan terakhir ini.
"Jangan seakan-akan semua orang Indonesia mati karena Covid. Dalam 5 bulan terakhir baru yang mati 100ribuan. Baru sekitar 5 persen mati karena Covid. Dan semuanya karena reaksi. Asam urat saja karena reaksi kok. Saya berpikir hal ini bukan karena sebagai salah satu kandidat, kita harus berpikir rasional jangan segala-galanya langsung memaksakan pendapat. Kita punya alat ukur, tolong orang-orang yang meminta menunda pilkada itu terbuka. Coba buka data kematian perhari di Indonesia. Karena Covid lebih banyak atau karena hal lain. Kalau semuanya mati karena Covid baru, nah baru bisa kita katakan mati. Ini perhari mati karena penyakit lain ribuan jauh lebih besar bahkan 300 sampai 1000 persen kematian perhari. Mati karena Covid ratusan sedangkan mati karena hal lain 3000-4000 perhari. Kenapa bukan itu yang diopinikan," katanya.
Dia mengajak untuk berpikir rasional. Cara ukurnya mudah saja. Kita lihat angka kematian di Indonesia di dalam satu hari berapa banyak yang mati, berapa banyak karena Covid dan berapa karena penyakit lain. Angka nya jauh sekali, atau mati karena Covid hanya 100 perhari. Sedangkan mati karena yang lain diatas 3000. Makanya saya bilang karena cara berpikirnya terlalu prematur.
"Salah satu yang kita pikirkan ketika biaya pengobatannya itu diberikan ke rumah sakit, saya khawatir ini akan menjadi objek. Bayangkan satu pasien 12juta hanya tidur-tidur di rumah sakit kalau pasien ventilator sampai 15.5 juta. Bayangkan, semua rumah sakit jadi rebutan untuk dapat duit. Kemudian impor barang-barang seperti masker menjadi beban negara," ungkapnya.
Sehan menegaskan bahwa dirinya ini manusia berakal dan ini pendapatnya tidak boleh disalahkan. Di Jakarta seperti yang dikatakan Kemendagri tidak ada Pilkada tetapi pasien Covid meningkat. Masalahnya bukan karena pilkada tetapi protokol kesehatan harus dipatuhi.
"Maka saya sarankan ada penegakan dari KPU dan Kemendagri. Soal ngumpul orang itu boleh tetapi harus lengkap dengan masker. Intinya protokol kesehatan utu harus diperketat. Mau kumpul 50-100 orang itu ditentukan oleh apakah dia melaksanakan protokol kesehatan atau tidak," terangnya.
Dalam materi kampanye, jelasnya, kita wajib mengingatkan para calon itu ketika melihat berkerumun pendukungnya saya tidak akan berkampanye, saya tidak akan berbicara dan saya akan pulang kalau para pendukung tidak disiplin. Tegas!
Kemudian para kandidat menyiapkan masker, yang tidak menggunakan tidak boleh ikut. Beberapa orang bisa saja yang penting menyediakan masker. "Makanya saya bilang ada solusinya bukan langsung bilang batalkan pilkada. Jakarta tidak ada pilkada, beberapa daerah tidak ada pilkada. Bukan karena pilkada nya disiplin nya yang diperketat," tegasnya.
Sehan juga mengatakan, tidak usah berlebihan cara berpikir. Pihak Komnas HAM, pihak-pihak yang merasa khawatir coba ambil perbandingan kematian perhari. Mati kareha penyakit apa dibandingkan Covid.
"Masa kita yang punya akal tidak berpikir pada sesuatu yang belum tentu berbahaya. Kemarin saya menguburkan tiga orang di Boltim mati bukan karena Covid," terangnya.
Menurutnya, terlalu prematur dan berlebihan pendapat itu kaya orang buntu tidak dalat berpikir rasional. Kita punya alat ukur banyak. Jakarta tidak ada pilkada penyebarannya ada. Beberapa daerah juga begitu. Ada juga orang yang kumpul-kumpul tidak apa-apa. Ada juga orang yang tidak kumpul tapi dia kena . ternyata dia memang ada masalah kesehatan. Kalau perlu kandidat dan KPU menyiapkan masker. Jadi orang yang hadir sedikit atau banyak semuanya harus menggunakan protokol kesehatan.
"Saya sepakat dengan pemerintah pusat untuk tetap melanjutkan pilkada. Pemerintah tidak mau rugi berat. Kita sudah mengeluarkan uang begitu banyak tiba-tiba ada sekelompok orang dengan kepanikannya sendiri ingin menunda pilkada. Itu tidak rasional. Memang prematur cara berpikirnya," ucapnya mengulang kembali pernyataannya.
"Kalau saya dikatakan ekstrem coba bukalah yang mati dalam satu hari karena penyakit lain. Coba bayangkan yang mati Katena hipertensi, jantung, darah tinggi dalam 6 bulan ini sudah mencapai 30ribu, masa bukan itu yang diteriakan. Matin karena kanker, DBD sudah mencapai 600ribu dalam 6 bulan ini," sambung Sehan.
Sehan menyatakan, kita boleh saja tetap waspada tali jangan menunjukkan kepanikan. Kita buka-bukaan mati perhari karena Covid atau penyebab lain mana yang paling banyak. Dan rata-rata yang mati dengan Covid itu karena penyakit bawaan. Semua dokter menyatakan karena dia penyakit paru-paru dsb. Dan penyebab utamanya Katena penyakit bawaannya.
"Makanya saya bilang coba pakai akal sehat, minta kepada menteri kesehatan, seluruh rumah sakit mati perhari karena penyakit lain berapa banyak dengan Covid berapa banyak. Jauh perbandingannya," ujarnya.
(Hadi Siswo)
